Soroti APBD Lamongan 2025, Alokasi Lebih banyak Menghidupi Birokrasi Daripada Menyelesaikan Masalah Publik.
Lamongan,Inklusinews.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2025 kembali menyentuh angka fantastis, yakni di kisaran Rp. 3,2 triliun. Namun di balik besarnya angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar: ke mana sebenarnya aliran uang rakyat itu bermuara?
Hasil penelusuran terhadap struktur belanja menunjukkan fakta yang tidak bisa diabaikan. Sebagian besar APBD justru terserap untuk membiayai operasional birokrasi, bukan langsung menjawab kebutuhan publik. Belanja pegawai, perjalanan dinas, rapat, hingga tunjangan menjadi komponen dominan dalam postur anggaran.
Dinas Pendidikan menjadi penerima anggaran terbesar, mendekati Rp. 1 triliun. Secara normatif, ini sesuai amanat undang-undang. Namun, proporsi besar tersebut sebagian besar tersedot untuk belanja gaji dan administrasi, bukan peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan.
Di sektor kesehatan, ratusan miliar rupiah juga digelontorkan. Tetapi lagi-lagi, sebagian besar habis untuk operasional rutin, bukan penguatan layanan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memang mengelola ratusan miliar untuk infrastruktur. Namun, proyek yang dijalankan cenderung tersebar dalam skala kecil, tanpa lompatan pembangunan yang benar-benar strategis dan terasa luas.
Yang paling mencolok adalah ketimpangan pada sektor lingkungan hidup. Di tengah persoalan sampah yang masih menjadi keluhan harian warga, anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) justru relatif kecil, hanya puluhan miliar rupiah. Kondisi ini memunculkan ironi: masalah nyata di lapangan tidak sebanding dengan perhatian anggaran.
Di sisi lain, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mengelola anggaran ratusan miliar rupiah yang sebagian besar digunakan untuk aktivitas birokrasi dan politik anggaran. Pos ini kerap menjadi sorotan karena minim transparansi manfaat langsung bagi masyarakat.
Fenomena ini mengarah pada satu pola yang berulang: APBD besar tidak otomatis berarti kesejahteraan meningkat. Ketika sebagian besar anggaran habis di dalam sistem birokrasi, maka yang terjadi adalah perputaran uang di lingkar kekuasaan, bukan distribusi manfaat ke publik.
Defisit anggaran yang terus muncul dalam beberapa tahun terakhir semakin memperkuat indikasi adanya persoalan dalam perencanaan fiskal. Belanja terus didorong naik, sementara kemandirian pendapatan daerah belum menunjukkan penguatan signifikan.
“Lamongan bukan baru defisit sekarang. Ini pola lama yang berulang dan dalam beberapa tahun terakhir justru makin menjadi kebiasaan.”
Pengamat kebijakan publik menilai, situasi ini mencerminkan masalah klasik daerah: ketergantungan tinggi pada dana pusat, belanja pegawai yang membengkak, serta minimnya keberanian melakukan reformasi anggaran.
Jika pola ini terus dipertahankan, maka APBD hanya akan menjadi rutinitas administratif tahunan tanpa perubahan berarti bagi masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi berapa besar anggaran Lamongan, melainkan seberapa besar anggaran itu benar-benar bekerja untuk rakyat.
TRILIUNAN RUPIAH APBD LAMONGAN 2025: DI ANTARA KEWAJIBAN, KEBIASAAN, DAN MASALAH YANG TAK KUNJUNG SELESAI.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2025 mencapai kisaran Rp 3,26 triliun. Angka ini menempatkan Lamongan sebagai salah satu daerah dengan kapasitas fiskal menengah-besar di Jawa Timur. Namun, ketika angka-angka tersebut dibedah lebih dalam, muncul pertanyaan serius: apakah triliunan rupiah ini benar-benar bekerja untuk menyelesaikan persoalan publik?
STRUKTUR ANGGARAN: SIAPA PALING BESAR MENYERAP?
Dari penelusuran struktur APBD dan komposisi belanja per Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terlihat konsentrasi anggaran pada beberapa sektor utama:
– Dinas Pendidikan: ± Rp 1 triliun (±30% APBD)
– Dinas Kesehatan + RSUD: ± Rp 500 miliar (±15–20%)
– Dinas PUPR: ± Rp 400 miliar (±10–15%)
– Sekretariat Daerah (Setda): ± Rp 200 miliar
– Sekretariat DPRD: ± Rp 150 miliar
– Dinas Lingkungan Hidup (DLH): ± Rp 50–70 miliar
Secara agregat, tiga sektor terbesar adalah pendidikan, kesehatan, dan PUPR, yang menyerap lebih dari 60% total APBD.
Namun, angka besar tidak otomatis berarti dampak besar. Mari kita ulas lebih detail :
1. Pendidikan: Anggaran Besar, Terserap untuk Gaji. Dinas Pendidikan memang menyedot hampir Rp 1 triliun. Tetapi sekitar 70–80% anggaran tersebut habis untuk:
– Gaji guru
– Tunjangan ASN/PPPK
Artinya, hanya sebagian kecil yang benar-benar masuk ke:
– Peningkatan kualitas belajar
– Perbaikan fasilitas pendidikan
2. Kesehatan: Operasional Mendominasi. Di sektor kesehatan, kondisi serupa terjadi. Dari ± Rp 500 miliar:
– Sebagian besar terserap untuk operasional RSUD dan gaji tenaga kesehatan
– Belanja peningkatan layanan relatif terbatas.
3. PUPR: Banyak Proyek, Minim Dampak Strategis. Anggaran ratusan miliar di PUPR tersebar ke berbagai proyek:
– Jalan lingkungan
– Drainase
– Perbaikan kecil.
Namun pola ini cenderung:
– Terfragmentasi
– Tidak menghasilkan lompatan infrastruktur besar.
KONTRADIKSI PALING NYATA: SAMPAH VS ANGGARAN.
Di tengah keluhan masyarakat soal sampah yang belum tertangani optimal, Dinas Lingkungan Hidup hanya mengelola sekitar Rp 50–70 miliar. Anggaran ini harus membiayai:
– operasional armada
– BBM
– pengelolaan TPA
– tenaga kebersihan
Perbandingannya mencolok:
Pendidikan: ± Rp 1.000 miliar
Sampah: ± Rp 60 miliar»
Padahal, persoalan sampah adalah masalah harian yang langsung dirasakan masyarakat.
BIROKRASI: BELANJA BESAR, DAMPAK TIDAK TERUKUR.
Dua pos yang juga signifikan:
– Setda: ± Rp 200 miliar
– Sekretariat DPRD: ± Rp 150 miliar
Sebagian besar digunakan untuk:
– perjalanan dinas
– rapat dan koordinasi
– tunjangan
Masalahnya: Output dari belanja ini sulit diukur secara langsung oleh publik.
DEFISIT DAN KETERGANTUNGAN :
APBD 2025 juga mencatat defisit (± Rp 10 miliar, membesar dalam perubahan). Ini menunjukkan:
– belanja lebih agresif dari pendapatan
– ketergantungan tinggi pada dana pusat
– PAD belum cukup kuat menopang kebutuhan daerah
Dari keseluruhan data, muncul pola yang konsisten:
1. Belanja pegawai dan operasional mendominasi
2. Belanja publik langsung relatif terbatas
3. Sektor krusial (sampah, permukiman) kurang prioritas.
4. Defisit menjadi pola berulang.
APBD Lamongan 2025 memperlihatkan paradoks klasik keuangan daerah:
Anggaran terus membesar, tetapi dampaknya terhadap penyelesaian masalah publik belum sebanding.
Triliunan rupiah berputar setiap tahun, tetapi sebagian besar beredar di dalam sistem birokrasi itu sendiri. Sementara itu, persoalan nyata masyarakat dari sampah hingga kualitas layanan dasar masih belum sepenuhnya terjawab.
Berdasarkan dokumen APBD Lamongan 2025, daerah ini mengalami defisit sekitar Rp88,55 miliar. Belanja pegawai menyerap hampir 60 persen dari total APBD yang berkisar Rp. 3,2 triliun. Selain itu, pemerintah pusat melakukan efisiensi transfer dana infrastruktur, di mana Dana Alokasi Umum (DAU) untuk jalan berkurang Rp19 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan berkurang Rp. 20 miliar. Akibatnya, APBD lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dasar seperti jalan, irigasi, dan pertanian.
Catatan akhir, APBD bukan sekadar dokumen anggaran. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat.
Ketika alokasi tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, maka yang muncul bukan hanya ketimpangan anggaran tetapi juga ketimpangan keadilan.
Dan di situlah, transparansi dan keberanian membenahi struktur anggaran menjadi keharusan, bukan pilihan.
Sebab dalam prinsip dasar pemerintahan, setiap rupiah dalam APBD adalah mandat publik bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi janji yang harus diwujudkan. Kesimpulannya, “APBD Lamongan 2025 secara struktur lebih banyak menghidupi birokrasi daripada menyelesaikan masalah publik.” (Red)
